 |
| Caption Foto : Menu MBG Hari Selasa 31 Maret 2026 terdapat sayur labu siam yang menggunakan bumbu cabai |
Zuma, seorang nenek dari balita penerima manfaat MBG di Posyandu Kelurahan Kenayan, Kecamatan Tulungagung, menegaskan bahwa dalam dua hari terakhir menu yang diberikan sangat tidak layak untuk balita. Ia menyoroti adanya sayur bercampur cabai serta buah yang masih mentah dan terasa masam.
“Selasa kemarin menunya ayam kecil, lontong, tempe goreng, dengan sayur labu siam yang ada cabainya. Hari ini malah buah jeruk hijau, mentah, dan masam. Itu jelas tidak pantas untuk balita,” tegas Zuma, Rabu (1/4/2026).
“Sudah sering mendapat menu tidak layak diberikan (untuk usia balita),” tambahnya dengan nada kecewa.
Koordinator BGN Kabupaten Tulungagung, Sebrina Mahardika, mengaku telah menerima aduan tersebut pada Selasa (31/3/2026). Ia menyampaikan secara formalitas bahwa laporan akan diteruskan kepada pengelola.
“Terima kasih informasinya, saya minta perbaikan menu. Semoga tidak terulang kembali,” kata Sebrina.
Selain itu dirinya juga meminta masyarakat menyampaikan aduan melalui PIC atau kader agar lebih efektif.
Namun kenyataannya, meski laporan sudah masuk, menu yang disajikan pada Rabu (1/4/2026) tetap menghadirkan buah jeruk hijau yang mentah dan masam. Fakta ini memperlihatkan bahwa pengelola SPPG tidak serius menindaklanjuti keluhan masyarakat.
Ketua Satgas MBG Kabupaten Tulungagung, Johanes Bagus Kuncoro, yang juga Kepala Bappeda, hanya memberikan tanggapan standar. Ia meminta masyarakat melaporkan melalui nomor aduan resmi dengan melampirkan KTP dan nomor HP.
“Kirim ke sini ya, biar cepat terpantau,” ujarnya singkat.
Respons yang terkesan formalitas ini semakin menegaskan lemahnya pengawasan terhadap dapur SPPG. Tidak ada mekanisme cek dan ricek yang memastikan menu layak dikonsumsi, khususnya bagi balita. Padahal, balita sangat rentan terhadap makanan pedas maupun buah yang masam dan mentah.
Kasus ini menjadi bukti nyata bahwa pengelola dapur SPPG tidak profesional. Mereka seolah hanya mengejar keuntungan tanpa memperhatikan kualitas dan kelayakan menu. Hal ini jelas mencederai tujuan mulia program MBG yang dicanangkan Presiden Prabowo untuk meningkatkan gizi masyarakat.
Pemerintah daerah melalui Koordinator BGN dan Satgas MBG diminta bertindak tegas. Tidak boleh ada toleransi terhadap pengelola yang mengabaikan aduan masyarakat. Balita adalah kelompok rentan yang harus mendapat perhatian penuh. Memberikan makanan bercabai atau buah mentah sama saja dengan mengabaikan kesehatan mereka.
Program MBG seharusnya menjadi solusi untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak. Namun jika pengelola tidak disiplin, program ini justru bisa menjadi masalah baru. Pemerintah harus memastikan setiap menu yang disajikan benar-benar layak, bergizi, dan sesuai kebutuhan balita.
Masyarakat berharap ada langkah nyata, bukan sekadar tanggapan formalitas. Aduan harus ditindaklanjuti dengan pengawasan ketat, evaluasi menyeluruh, dan sanksi tegas bagi pengelola yang lalai. Tanpa itu, program MBG hanya akan menjadi slogan kosong yang tidak memberi manfaat nyata.
(Malik Hasim)
.jpg)
