MEDAN – Bupati Nias Selatan, Sökhiatulö Laia, bersama Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selatan, Amsarno Satriawan Sarumaha, S.H., M.H., CGCAE, menghadiri forum Optimalisasi Peran Mal Pelayanan Publik (MPP) Pascabencana yang diselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Kamis (12/11/2026). Kegiatan tersebut bertujuan memperkuat kesiapsiagaan pemerintah daerah sekaligus mendorong keberlangsungan dan percepatan pemulihan pelayanan administrasi masyarakat ketika terjadi bencana maupun setelah bencana.
Dalam forum tersebut, Wakil Menteri PAN-RB, Komjen Pol. (Purn.) Dr. Purwadi Arianto, memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang telah menghadirkan Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai bentuk peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Namun, ia juga menyoroti masih adanya 22 kabupaten di Provinsi Sumatera Utara yang belum memiliki MPP. Kabupaten Nias Selatan termasuk salah satu daerah yang hingga saat ini belum membentuk fasilitas pelayanan terpadu tersebut.Wamen PAN-RB mengimbau pemerintah daerah yang belum memiliki MPP agar segera mengambil langkah konkret untuk menghadirkan layanan tersebut. Keberadaan MPP dinilai penting dalam mempermudah masyarakat mengakses berbagai pelayanan administrasi dan perizinan secara terpadu, cepat, serta efisien.
Selain mendorong pembentukan MPP, Purwadi juga menekankan pentingnya kesiapan pemerintah daerah dalam menjaga pelayanan publik ketika menghadapi situasi darurat akibat bencana.
Menurutnya, terdapat tiga langkah utama yang perlu dipersiapkan oleh pemerintah daerah, yakni menjaga keberlangsungan pelayanan prioritas agar kebutuhan dasar administrasi masyarakat tetap terpenuhi, memperkuat kolaborasi lintas instansi melalui pelayanan jemput bola, serta mempercepat pemulihan layanan publik setelah bencana terjadi.
Ia juga menegaskan bahwa keberhasilan penyelenggaraan MPP tidak semata-mata diukur dari banyaknya gedung atau lokasi pelayanan yang dibangun. Lebih dari itu, MPP harus mampu memberikan manfaat nyata dan menghadirkan pengalaman pelayanan yang berkualitas bagi masyarakat.
Pelayanan publik, lanjutnya, harus mengutamakan kecepatan, kemudahan prosedur, kejelasan informasi, serta kenyamanan masyarakat dalam mengurus berbagai kebutuhan administrasi.
Bagi Kabupaten Nias Selatan, dorongan pembentukan MPP tersebut menjadi perhatian penting dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kehadiran layanan terpadu diharapkan dapat mempermudah masyarakat memperoleh berbagai jenis pelayanan pemerintahan tanpa harus mendatangi sejumlah kantor instansi secara terpisah.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution, anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, para bupati dan wali kota, sekretaris daerah se-Provinsi Sumatera Utara, serta perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) teknis terkait.
Melalui forum tersebut, pemerintah daerah diharapkan semakin memperkuat komitmen dalam membangun pelayanan publik yang responsif, terintegrasi, dan tangguh, termasuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan pelayanan yang layak dalam kondisi darurat maupun pascabencana.
(Red)





.jpg)
