NIAS SELATAN – Personel Tim Unit Reaksi Cepat (URC) bersama piket fungsi Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Nias Selatan turun langsung ke lokasi untuk menindaklanjuti laporan keributan terkait pembangunan Jembatan Sungai Ri’i di Desa Hiligambukha, Kecamatan Lahusa, Kabupaten Nias Selatan, Senin (16/11/2026). Perselisihan yang dipicu persoalan kepemilikan dan status hibah lahan tersebut sempat menghambat proses pembangunan jembatan yang merupakan proyek Pemerintah Kabupaten Nias Selatan.
Menindaklanjuti informasi tersebut, personel Polres Nias Selatan yang dipimpin IPDA Hendrik H. Simatupang segera mendatangi lokasi kejadian guna memastikan situasi keamanan sekaligus mengantisipasi terjadinya konflik yang lebih luas di tengah masyarakat.
Setibanya di lokasi, petugas mendapati adanya perselisihan antara sejumlah warga terkait lahan yang digunakan untuk pembangunan jembatan. Persoalan tersebut mencuat setelah salah seorang warga berinisial SH alias AT bersama ibu kandung dan istrinya menyampaikan keberatan atas penggunaan lahan dimaksud.
Pihak SH alias AT mengklaim bahwa tanah tersebut merupakan tanah warisan keluarga yang status kepemilikannya masih perlu dipastikan. Keberatan tersebut kemudian memunculkan perbedaan pendapat dengan pihak yang menyatakan bahwa lahan tersebut telah dihibahkan untuk kepentingan pembangunan infrastruktur.
Sementara itu, Kepala Desa Hiligambukha, Goozatulo Harefa, menjelaskan bahwa lahan tersebut telah dihibahkan pada tahun 2022 oleh keluarga besar Kasihati Harefa, Benaso Harefa, Temanaso Harefa, dan Dayahati Harefa untuk kepentingan pembangunan serta pelebaran jalan.
Menurut keterangan pihak keluarga yang menghibahkan lahan, proses hibah tersebut telah dituangkan dalam surat hibah yang ditandatangani oleh lima orang keturunan yang disebut sebagai ahli waris. Selain itu, pihak keluarga juga menyebutkan bahwa ganti rugi terhadap tanaman atau pepohonan yang berada di atas lahan tersebut telah diberikan.
Adanya perbedaan klaim mengenai status dan kepemilikan tanah inilah yang kemudian menjadi persoalan hingga memicu perselisihan di lokasi pembangunan jembatan.
Untuk mencegah situasi semakin memanas, personel Polres Nias Selatan melakukan pengecekan tempat kejadian perkara (TKP), meminta keterangan dari pihak-pihak terkait, serta memberikan teguran dan imbauan agar seluruh pihak menahan diri dan tidak melakukan tindakan yang dapat mengganggu ketertiban umum maupun menghambat proses pembangunan.
Melalui pendekatan persuasif dan langkah cepat yang dilakukan petugas, situasi di lokasi akhirnya berhasil dikendalikan. Kondisi di sekitar tempat kejadian kembali aman dan kondusif, sementara pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan meninggalkan lokasi.
Sebagai langkah penyelesaian lebih lanjut, direncanakan mediasi antara pihak yang mengklaim kepemilikan lahan dengan pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Nias Selatan. Mediasi tersebut diharapkan dapat memperjelas persoalan administrasi maupun status hukum lahan yang menjadi objek perselisihan.
Penyelesaian melalui musyawarah dinilai penting agar persoalan tidak berlarut-larut dan pembangunan infrastruktur yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat dapat dilanjutkan tanpa mengabaikan hak-hak pihak yang berkepentingan.
Polres Nias Selatan mengimbau masyarakat agar senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban, menghindari tindakan main hakim sendiri, serta mengedepankan komunikasi dan jalur hukum dalam menyelesaikan setiap perselisihan.
Dengan demikian, perbedaan pendapat terkait kepemilikan lahan diharapkan dapat diselesaikan secara musyawarah dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, tanpa menimbulkan konflik di tengah masyarakat.
(Red)




.jpg)
