DELI SERDANG - Kinerja lembaga pengawas internal, Inspektorat Kabupaten Deli Serdang, kini tengah diuji di hadapan publik. Gelombang dugaan pelanggaran hukum dan bobroknya tata kelola pemerintahan yang melibatkan pejabat teras daerah—mulai dari tingkat desa, kecamatan, dinas, hingga Bupati Deli Serdang kian menggelinding panas tanpa adanya tindakan tegas yang memberi efek jera.
Fokus perhatian publik saat ini tertuju pada dugaan penyimpangan Anggaran Ketahanan Pangan (Ketapang) di Desa Buntu Bedimbar, Kecamatan Tanjung Morawa.
Program yang didanai oleh uang rakyat tersebut disinyalir sarat dengan kejanggalan di lapangan. Ironisnya, saat tim redaksi melakukan konfirmasi berjenjang guna menuntut transparansi, mulai dari Camat Tanjung Morawa, Kepala Bidang di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), hingga Bupati Deli Serdang selaku pemegang otoritas tertinggi daerah, semuanya kompak memilih "gerakan tutup mulut".
Kebungkaman berjamaah ini dinilai sebagai bentuk pengabaian terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).
Sikap abai kepala daerah dan jajarannya memperkuat kecurigaan publik adanya upaya pembiaran terhadap potensi kerugian negara di tingkat desa.
Skandal Arsip Negara Dijual ke Pengepul Rongsokan
Ketegasan Inspektorat Deli Serdang kian mendesak menyusul mencuatnya skandal memalukan di Kantor Camat Tanjung Morawa yang sempat viral dan memicu aksi unjuk rasa elemen masyarakat.
Sang Camat menjadi sorotan tajam lantaran adanya dugaan pemindahtanganan atau penjualan dokumen Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Anggaran Dana Desa (ADD) serta aset kearsipan publik ke pihak ketiga, yakni penampung barang rongsokan (botot).
Meski pihak kecamatan berdalih kejadian tersebut di luar instruksi resmi, penelantaran dokumen negara yang dilindungi undang-undang ini mencerminkan lemahnya pengawasan aset publik di bawah kepemimpinan Camat Tanjung Morawa.
Atas rentetan persoalan tersebut, publik kini mendesak Inspektorat Kabupaten Deli Serdang untuk segera mengambil tindakan ekstra tegas, melakukan audit investigatif menyeluruh, dan memeriksa seluruh pejabat yang terlibat tanpa tebang pilih.
Jika instansi pengawas internal ini gagal mengambil tindakan konkret dan memberikan sanksi yang memicu efek jera bagi para pemegang anggaran di Kabupaten Deli Serdang, maka jangan salahkan masyarakat jika nantinya perkara ini digelandang langsung ke Ombudsman RI, Inspektorat Provinsi, hingga Aparat Penegak Hukum (APH) jajaran Kejaksaan dan Kepolisian.
(Tim/Red)


.jpg)
