Ketua AMAK Kepulauan Nias menyampaikan bahwa laporan tersebut diajukan berdasarkan dugaan adanya ketidaksesuaian dalam pengelolaan dana BOS yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Mereka menilai, pengelolaan dana pendidikan harus dilakukan secara transparan, akuntabel, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak merugikan kepentingan peserta didik maupun masyarakat.
Menurut pihak pelapor, langkah pengaduan ini merupakan bentuk kepedulian masyarakat terhadap dunia pendidikan di Kabupaten Nias Selatan. Dana BOS yang seharusnya digunakan untuk menunjang kegiatan belajar mengajar, pemeliharaan sarana prasarana, serta kebutuhan operasional sekolah lainnya, diharapkan benar-benar dimanfaatkan sebagaimana mestinya dan tidak disalahgunakan.
AMAK Kepulauan Nias berharap Kejaksaan Negeri Nias Selatan segera menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat (dumas) tersebut dengan melakukan telaah dan penyelidikan sesuai kewenangan yang dimiliki. Mereka juga meminta agar proses penanganan dilakukan secara profesional, objektif, dan transparan demi menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.
Sementara itu, awak media masih berupaya melakukan konfirmasi kepada Kepala SMA Negeri 2 Huruna guna memperoleh klarifikasi dan penjelasan terkait laporan tersebut. Hingga berita ini ditayangkan, pihak sekolah belum memberikan keterangan resmi.
(Tim)
