Program pembangunan tersebut sejatinya bertujuan untuk meningkatkan fasilitas penunjang bagi tenaga kesehatan yang bertugas di wilayah kepulauan, sehingga pelayanan kesehatan kepada masyarakat dapat berjalan lebih maksimal.
Dalam uraian pekerjaan, proyek pembangunan rumah dinas itu mencakup berbagai tahapan pekerjaan, mulai dari pekerjaan persiapan hingga pembangunan serta penyempurnaan beberapa unit rumah dinas tenaga kesehatan.
Sementara pada Rumah Dinas 3, 4, 5 dan 6, pekerjaan mencakup pemasangan atap, pekerjaan langit-langit, pintu dan jendela berbahan kayu keras beserta aksesorinya, pekerjaan lantai, dinding, balok, instalasi listrik, sanitasi hingga pekerjaan tahap akhir.
Namun di balik tujuan pembangunan tersebut, muncul sejumlah keluhan dari masyarakat setempat. Warga menilai kondisi bangunan rumah dinas tersebut belum rampung secara maksimal meski proyek telah dilaksanakan sejak tahun 2023.
Salah seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan bahwa kondisi fisik bangunan masih terlihat belum selesai dan dinilai belum layak untuk ditempati oleh tenaga kesehatan.
“Bangunan itu diduga belum selesai sepenuhnya dan belum layak dihuni. Kami berharap pemerintah daerah turun langsung meninjau kondisi bangunan tersebut,” ujarnya kepada redaksi investigasifakta.com, Kamis (13/3/2026).
Selain itu, masyarakat juga menduga adanya ketidaksesuaian dalam pelaksanaan proyek pembangunan tersebut. Bahkan muncul dugaan adanya indikasi mark up anggaran, mengingat kondisi bangunan yang dinilai belum memadai.
Menurut warga, keberadaan rumah dinas yang layak sangat penting bagi tenaga kesehatan yang bertugas di wilayah kepulauan seperti Kecamatan Simuk. Jika fasilitas tempat tinggal tidak memadai, hal ini dikhawatirkan dapat berdampak pada kenyamanan tenaga kesehatan serta kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
Masyarakat pun berharap Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan dapat turun langsung ke lokasi untuk meninjau kondisi bangunan rumah dinas tersebut sekaligus mengevaluasi pelaksanaan proyek yang dikerjakan.
Sementara itu, upaya konfirmasi kepada Penjabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan, Ranueli Buulolo, SKM., MAP melalui pesan WhatsApp pada Jumat (13/3/2026) sempat mendapat tanggapan singkat.
“Maaf saya lagi di jalan, saya sedang di luar kota,” jawabnya.
Namun setelah redaksi menyampaikan akan menunggu klarifikasi lebih lanjut hingga sore hari, nomor kontak redaksi investigasifakta.com diduga tidak lagi dapat menghubungi yang bersangkutan.
Pada hari yang sama, redaksi juga mencoba mengonfirmasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Selatan, dr. Heni Duha. Namun hingga berita ini diterbitkan, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan atas konfirmasi yang disampaikan.
Sikap tidak responsif tersebut menimbulkan tanda tanya di tengah masyarakat terkait transparansi pelaksanaan proyek pembangunan rumah dinas tenaga kesehatan tersebut.
Masyarakat bahkan berencana melaporkan persoalan ini secara resmi kepada aparat penegak hukum, termasuk Kejaksaan Negeri Nias Selatan, agar proyek pembangunan rumah dinas tersebut dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.
(Redaktur)
