Informasi tersebut tertuang dalam dokumen Surat Pengaduan Masyarakat (Dumas) yang berisi laporan dugaan ketidaksesuaian antara jumlah peserta didik riil di lapangan dengan data resmi yang dilaporkan melalui sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Dugaan penyimpangan berkaitan dengan pengelolaan Dana BOS yang diduga tidak sesuai ketentuan. Pelapor meminta aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap penggunaan anggaran sekolah tersebut.
Selain itu, objek pengaduan disebut mengarah kepada oknum Kepala Sekolah berinisial YH yang diketahui menjabat sejak tahun 2018 hingga saat ini. Pelapor menilai perlu ada audit dan klarifikasi terkait pengelolaan administrasi serta dana pendidikan selama masa jabatan tersebut.
Berdasarkan hasil investigasi lapangan yang dicantumkan dalam laporan, ditemukan adanya perbedaan jumlah siswa riil Tahun Ajaran 2025/2026 dengan data yang diduga dilaporkan dalam sistem. Dalam rincian awal, jumlah siswa riil disebut antara lain Kelas I sebanyak 13 siswa, Kelas II sebanyak 14 siswa, dan Kelas III sebanyak 6 siswa.
Masyarakat berharap Kejaksaan Negeri Nias Selatan segera menindaklanjuti laporan tersebut guna memastikan dana pendidikan benar-benar digunakan untuk kepentingan siswa dan kemajuan sekolah.
(Tim)
.jpg)
