Dalam unggahan tersebut, tampak menu berupa ikan teri, sambal dan telur yang kemudian disebut-sebut sebagai menu MBG untuk balita. Foto tersebut dikaitkan dengan Dapur SPPG Merah Putih Ulususua Bhayangkari Cabang Nias Selatan.
Unggahan itu memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai kesesuaian menu tersebut apabila diperuntukkan bagi kelompok balita, terutama terkait komposisi, porsi, tekstur, keamanan pangan dan kebutuhan gizi sesuai kelompok usia.
Menanggapi informasi tersebut, awak media kemudian melakukan penelusuran dan konfirmasi kepada pihak SPPG Merah Putih Ulususua Bhayangkari Cabang Nias Selatan.
Ketika ditanyakan apakah penggunaan ikan teri merupakan kewajiban berdasarkan petunjuk teknis Badan Gizi Nasional (BGN) atau ketentuan SPPG, Kornelius menyampaikan bahwa ikan teri bukan merupakan menu yang diwajibkan.
Sebelumnya, awak media juga meminta penjelasan lebih detail mengenai asal desa penerima menu untuk memastikan informasi yang beredar. Pihak SPPG meminta agar lokasi tersebut disampaikan secara lebih spesifik sehingga dapat dilakukan verifikasi.
Saat ditanyakan kembali mengenai penggunaan ikan teri, Kornelius menjawab bahwa ikan teri tidak diwajibkan dalam program MBG.
Namun, ketika ditanya mengenai alasan ikan teri digunakan dalam menu, Kornelius memberikan tanggapan bernada santai.
“Wkwkwkwk, mungkin abang lebih tahu cara memahami, mencerna kata dan kalimat,” ujarnya.
Awak media kemudian menegaskan bahwa pertanyaan tersebut semata-mata untuk memastikan kebenaran informasi terkait ketentuan menu MBG.
Untuk mendapatkan informasi yang lebih berimbang, awak media selanjutnya melakukan konfirmasi kepada Korwil SPPG Nias Selatan, Dominikus Wehalo, pada hari yang sama.
Dalam keterangannya, Dominikus membenarkan bahwa menu yang terlihat dalam foto tersebut memang berasal dari SPPG Ulususua.
Namun, ia menegaskan bahwa menu tersebut bukan untuk porsi kecil atau balita sebagaimana informasi yang beredar, melainkan menu yang diperuntukkan bagi porsi besar.
“Perihal menu berikut betul dari SPPG Ulususua. Kami sudah konfirmasi kepada SPPG dan menyampaikan bahwasanya menu yang ditampilkan di sosial media terkait bukan untuk porsi kecil (balita) seperti yang diberitakan, melainkan menu yang dikhususkan untuk porsi besar,” jelas Dominikus.
Ia juga menyampaikan apresiasi terhadap masyarakat yang memberikan perhatian dan masukan terkait pelaksanaan MBG.
“Tentunya kami sangat berterima kasih kepada pihak yang sudah mendukung dalam upaya perbaikan serta saran dari setiap masyarakat yang melaporkan temuan-temuan terkait menu MBG. Kami akan evaluasi demi pelayanan kami yang lebih baik ke depannya melalui SPPG yang tersebar di Kabupaten Nias Selatan,” ujarnya.
Terkait pertanyaan apakah ikan teri merupakan bahan makanan yang diwajibkan dalam petunjuk teknis BGN atau SPPG, Dominikus menegaskan bahwa ikan teri bukanlah menu wajib.
“Bukan kewajiban Pak Ndruru, tetapi sebagai variasi menu,” jawabnya.
Menurut Dominikus, perencanaan menu dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan kelompok penerima manfaat.
“Setiap perencanaan menu tentunya sudah disusun dan diperhitungkan sesuai kebutuhan dari kelompok penerima manfaat oleh Penata Layanan Operasional Gizi di SPPG,” jelasnya.
Meski pihak Korwil telah memberikan klarifikasi bahwa menu tersebut diperuntukkan bagi porsi besar dan bukan khusus balita, masyarakat tetap meminta pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG di Kabupaten Nias Selatan diperkuat.
Warga setempat meminta Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan MBG di SPPG Merah Putih Ulususua Bhayangkari Cabang Nias Selatan, khususnya terkait penyusunan menu, kesesuaian porsi berdasarkan kelompok penerima manfaat, kualitas bahan pangan, kebersihan pengolahan, hingga mekanisme distribusi.
Evaluasi dinilai penting agar setiap makanan yang disalurkan melalui program MBG benar-benar sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat serta memenuhi standar keamanan dan kualitas pangan.
Di sisi lain, klarifikasi dari pihak SPPG dan Korwil tersebut menjadi bagian penting dalam pemberitaan ini. Dengan demikian, informasi awal yang beredar di media sosial tidak serta-merta menjadi kesimpulan bahwa menu tersebut memang diperuntukkan bagi balita.
Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak terkait apabila terdapat informasi yang perlu diluruskan atau ditambahkan.
(Tim)
.jpg)
