 |
| Ket.Foto- Ilustrasi instrumen keuangan.(Ist.) |
NASIONAL - Polemik penundaan transaksi rekening milik Supriyono alias Botok, Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), kembali mengingatkan kita bahwa persoalan perbankan tidak semata-mata berkaitan dengan uang. Di balik sebuah rekening, ada hak warga, kepercayaan publik, serta prinsip kepastian hukum yang harus dijaga.
Rekening yang dilaporkan berisi sekitar Rp80,9 juta tersebut disebut merupakan gabungan dana pribadi dan donasi masyarakat untuk kebutuhan aksi penyampaian pendapat di depan Gedung DPR RI. Akses terhadap rekening itu dilaporkan bermasalah pada 21–22 Agustus 2026, berdekatan dengan rencana kegiatan tersebut.
Bank Mandiri kemudian menyampaikan bahwa tindakan terhadap rekening dilakukan atas permintaan resmi aparat penegak hukum. Sementara itu, Polda Metro Jaya memberikan penjelasan bahwa yang dilakukan bukan pemblokiran permanen, melainkan penundaan transaksi. PPATK juga disebut membantah keterlibatan langsung dalam tindakan tersebut.
Perbedaan istilah antara “pemblokiran” dan “penundaan transaksi” bukan perkara sepele. Bagi pemilik rekening, dampaknya tetap terasa: uang tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya. Karena itu, publik berhak memperoleh penjelasan yang terang mengenai dasar hukum, prosedur, jangka waktu, serta lembaga yang mengajukan tindakan tersebut.
Di sinilah pentingnya transparansi.
Bank memiliki kewajiban menjaga sistem keuangan tetap aman dan mematuhi ketentuan hukum. Aparat penegak hukum juga memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan tertentu apabila terdapat dasar hukum yang jelas. Namun, kewenangan tersebut harus berjalan beriringan dengan prinsip kehati-hatian dan perlindungan terhadap hak masyarakat.
Jangan sampai masyarakat memperoleh kesan bahwa rekening dapat ditunda hanya karena pemiliknya berkaitan dengan sebuah kegiatan politik atau aksi penyampaian pendapat.
Penyampaian pendapat di muka umum merupakan bagian dari kehidupan demokrasi. Karena itu, setiap tindakan yang berdekatan waktunya dengan agenda demonstrasi harus dijelaskan secara objektif agar tidak menimbulkan persepsi bahwa instrumen keuangan digunakan untuk membatasi kebebasan warga.
Terlebih, polemik ini turut menyeret nama Bank Mandiri di ruang publik. Pelemahan saham BMRI pada sesi I perdagangan Senin, 24 Agustus 2026, sebesar 30 poin atau sekitar 0,71 persen ke level Rp4.190 per saham memang tidak otomatis dapat disimpulkan sebagai akibat langsung dari polemik rekening tersebut. Pergerakan saham dipengaruhi banyak faktor.
Namun, satu hal yang tidak boleh diabaikan adalah kepercayaan.
Industri perbankan hidup dari kepercayaan. Nasabah menitipkan uang karena yakin dana mereka dikelola berdasarkan aturan, prosedur, dan kepastian hukum. Ketika muncul polemik mengenai akses terhadap rekening, apalagi melibatkan dana yang disebut berasal dari donasi masyarakat, maka penjelasan yang cepat, terbuka, dan terukur menjadi sangat penting.
Karena itu, Bank Mandiri dan aparat terkait sebaiknya membuka informasi secara proporsional kepada publik. Bukan membuka data pribadi nasabah, melainkan menjelaskan dasar dan mekanisme tindakan yang dilakukan.
Publik setidaknya perlu mengetahui: siapa yang mengajukan penundaan transaksi, apa dasar hukumnya, kapan tindakan tersebut dimulai, sampai kapan berlaku, serta bagaimana mekanisme pemulihan akses rekening apabila tidak ditemukan pelanggaran.
Negara hukum bukan hanya soal apakah suatu tindakan memiliki kewenangan. Lebih dari itu, masyarakat harus dapat melihat bahwa kewenangan tersebut digunakan secara sah, proporsional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Polemik rekening warga Pati seharusnya tidak berhenti pada perdebatan apakah istilah yang tepat adalah “diblokir” atau “ditunda transaksinya”. Persoalan yang jauh lebih penting adalah memastikan agar masyarakat tidak kehilangan rasa aman terhadap sistem perbankan dan tidak muncul anggapan bahwa rekening seseorang dapat dibatasi tanpa penjelasan yang memadai.
Jangan sampai rekening warga yang ditunda, tetapi kepercayaan publik terhadap perbankan ikut rontok.
Catatan redaksi: seluruh pihak yang disebut dalam polemik ini tetap memiliki hak untuk memberikan klarifikasi. Penyebutan tindakan penundaan transaksi tidak dimaksudkan sebagai kesimpulan bahwa pemilik rekening melakukan tindak pidana. (Ronald Sihombing)
.jpg)
