Penetapan sekaligus penahanan tersangka dilakukan setelah penyidik mengantongi alat bukti yang dinilai cukup, berdasarkan hasil pemeriksaan sejumlah saksi, keterangan ahli, serta dokumen kontrak dan realisasi pekerjaan di lapangan. Proyek TPT yang seharusnya berfungsi sebagai penahan longsor dan pelindung fasilitas rumah sakit tersebut diduga tidak dilaksanakan sesuai spesifikasi teknis dan ketentuan kontrak, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara.
Penyidik menegaskan bahwa penahanan terhadap tersangka ML merupakan bagian dari komitmen aparat penegak hukum dalam mengawal transparansi, akuntabilitas, serta integritas pelaksanaan pembangunan daerah. Pihak kejaksaan memastikan proses hukum akan berjalan secara profesional, objektif, dan bebas dari intervensi, serta membuka peluang untuk pengembangan perkara apabila ditemukan adanya keterlibatan pihak lain.
Langkah tegas ini menjadi pesan kuat bahwa tidak ada toleransi terhadap praktik korupsi, khususnya dalam proyek-proyek yang bersumber dari anggaran negara. Aparat penegak hukum menegaskan bahwa setiap pihak yang terbukti menyalahgunakan kewenangan dan merugikan keuangan negara akan dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(Tim)
