Audiensi tersebut dihadiri Ketua LBH TOHO TNR, Reminisir Harita, S.H., bersama jajaran pengurus. Pertemuan berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan membahas berbagai peluang kerja sama untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi masyarakat, khususnya nelayan dan pelaku usaha perikanan.
Dalam kesempatan itu, Ketua LBH TOHO TNR, Reminisir Harita, S.H., memperkenalkan keberadaan organisasi yang dipimpinnya sekaligus memaparkan visi dan misi lembaga sebagai wadah pemberian bantuan hukum yang mengedepankan prinsip tegas, objektif, humanis, dan optimis.
Ia menegaskan bahwa LBH TOHO TNR berkomitmen memberikan pendampingan hukum kepada masyarakat tanpa diskriminasi, terutama bagi warga kurang mampu yang membutuhkan akses terhadap keadilan.
"Kami berharap Dinas Perikanan dapat menjadi mitra strategis dalam mendukung program-program LBH TOHO TNR. Sinergi ini diharapkan mampu menghadirkan pelayanan hukum yang lebih mudah dijangkau oleh masyarakat, khususnya para nelayan yang kerap menghadapi berbagai persoalan hukum di lapangan," ujar Reminisir.
Menurutnya, masih banyak nelayan yang belum memahami hak-hak hukumnya ketika berhadapan dengan persoalan pidana, sengketa perikanan, maupun permasalahan administrasi. Oleh karena itu, kolaborasi antara lembaga bantuan hukum dan pemerintah daerah dinilai sangat penting untuk meningkatkan edukasi hukum sekaligus memberikan pendampingan secara profesional.
Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Nias Selatan, Rajin Haria, S.H., M.A.P., menyambut baik kehadiran LBH TOHO TNR di Kabupaten Nias Selatan. Ia menilai keberadaan lembaga bantuan hukum tersebut dapat menjadi mitra pemerintah dalam memperkuat perlindungan hukum bagi masyarakat pesisir.
Menurutnya, nelayan merupakan salah satu kelompok masyarakat yang memiliki peran penting dalam mendukung ketahanan pangan dan perekonomian daerah, sehingga sudah selayaknya memperoleh perlindungan hukum ketika menghadapi persoalan yang berkaitan dengan aktivitas mereka.
"Kami mendukung penuh kehadiran LBH TOHO TNR di Kabupaten Nias Selatan. Kehadiran lembaga ini diharapkan dapat membantu masyarakat, khususnya nelayan yang kurang mampu, agar memperoleh akses terhadap bantuan hukum secara adil dan profesional," ungkap Rajin Haria.
Selain membahas kerja sama pendampingan hukum, pertemuan tersebut juga menyoroti pentingnya edukasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat pesisir. Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman nelayan mengenai hak dan kewajibannya, sehingga mampu meminimalisir terjadinya pelanggaran hukum maupun tindakan kriminalisasi terhadap nelayan yang menjalankan aktivitas secara legal.
Audiensi ini menjadi langkah awal dalam membangun kolaborasi antara LBH TOHO TNR dan Dinas Perikanan Kabupaten Nias Selatan. Ke depan, kedua belah pihak berkomitmen menjalin komunikasi yang lebih intensif guna menciptakan program-program yang berpihak kepada masyarakat, sekaligus memperluas akses keadilan dan perlindungan hukum bagi nelayan serta masyarakat pesisir di Kabupaten Nias Selatan.
(Ndruru)
.jpg)
