Temuan tersebut diungkapkan langsung oleh Ketua dan Bendahara TPK baru bersama masyarakat saat meninjau lokasi program ketahanan pangan pada Jumat, 5 Desember 2025.
Ketua TPK baru, Sozisokhi Baene, menjelaskan bahwa anggaran ketahanan pangan Desa Olanori Tahun 2025 diperkirakan mencapai Rp170 juta, sesuai alokasi 20% Dana Desa. Dari total anggaran tersebut, 60% dana tahap I telah dicairkan dan dikelola sepenuhnya oleh TPK sebelumnya.
Sozisokhi menuturkan bahwa setelah SK pengangkatan TPK baru terbit pada 13 November 2025, pihaknya langsung membuka rekening resmi pada 20 November 2025. Namun hingga kini, tidak ada satu rupiah pun dana yang masuk.
“Sampai saat ini dana belum masuk ke rekening kami. Kami jadi kesulitan menjalankan tugas sesuai tupoksi,” tegasnya.
Ia mengungkapkan, satu minggu sebelumnya pihaknya telah berkirim surat resmi kepada Kepala Desa untuk mempertanyakan dana tersebut, namun tidak mendapat jawaban apa pun.
TPK baru juga menyoroti hasil kerja TPK lama dalam pengelolaan budidaya jagung. Menurut mereka, kondisi tanaman di lapangan sangat jauh dari standar.
“Jagung normalnya umur 3–4 bulan sudah bisa panen. Tapi ini hampir dua bulan tidak pernah dibersihkan atau dipupuk. Yang tumbuh justru semak belukar,” ujar Sozisokhi.
Atas kondisi tersebut, TPK baru menilai bahwa melanjutkan perawatan tanaman yang sudah rusak hanya akan membuang waktu dan anggaran. Mereka menyarankan agar pembukaan lahan baru dilakukan saja untuk melanjutkan program.
Sozisokhi menegaskan bahwa pihaknya bekerja berdasarkan mandat masyarakat, sehingga pertanggungjawaban TPK lama wajib diserahkan sebelum program diteruskan.
“Kami tidak berani melanjutkan program tanpa serah terima aset, laporan penggunaan dana, dan RAB dari TPK lama. Semua harus jelas,” tegasnya.
Bendahara TPK baru, Lasali Baene, mendesak Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, Kecamatan Siduaori, serta Pemerintah Desa Olanori untuk melakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan dana ketahanan pangan tahap I yang diperkirakan mencapai kurang lebih Rp100 juta.
Lasali juga membeberkan susunan TPK lama yang disampaikan oleh Kepala Desa Olanori:
-
Ketua: Talizanolo Tafonao – Kepala Wilayah
-
Sekretaris: Tehesokhi Baene (A. Trifen) – Ketua BPD
-
Bendahara: Faoto Hulu (A. Anggi) – Wakil Ketua BPD
Menurutnya, program ketahanan pangan semestinya menjadi instrumen pemerintah pusat untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, bukan proyek formalitas yang hanya menghabiskan anggaran.
“Kami menduga pengelolaan TPK lama hanya formalitas. Kami meminta audit terhadap dana 60% tersebut,” tegas Lasali.
Tokoh masyarakat sekaligus pemilik lahan, Ama Sediri Baene, mengaku sangat kecewa dengan kondisi tanaman jagung yang ditinggalkan TPK lama.
“Kondisinya memprihatinkan. Rumput yang tumbuh, bukan jagungnya. Usianya hampir dua bulan tapi seperti tidak terurus. Melanjutkan perawatan itu hanya membuang waktu dan merugikan negara,” ungkapnya.
Tim media yang turun langsung ke lokasi menemukan kondisi yang sesuai dengan laporan masyarakat:
lahan tidak terawat, tanaman tidak berkembang, dan pekerjaan terkesan dikerjakan asal-asalan.
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Desa Olanori belum memberikan keterangan resmi, meski telah dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp oleh awak media.
(Saron. T)
.jpeg "Proyek Revitalisasi SD Negeri 078514 Koolotano Diduga Sarat Penyimpangan, Material dan Pengawasan Dipertanyakan")
