Dugaan Mark-Up Dana BOS dan Manipulasi Data Siswa di SMPN 2 Amandraya Dilaporkan ke APH Dalam Minggu Ini

Nias Selatan – Dugaan ketidaksesuaian dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP Negeri 2 Amandraya, Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara, mencuat ke publik dan menuai sorotan serius. Sejumlah pihak bahkan telah melayangkan pengaduan masyarakat (dumas) resmi ke Kejaksaan Negeri Nias Selatan, Polres Nias Selatan, serta Inspektorat Kabupaten Nias Selatan pada Senin, 4 April 2026.

Laporan tersebut berkaitan dengan penggunaan anggaran BOS tahun 2024 hingga 2025 yang dinilai perlu ditelusuri lebih mendalam karena berpotensi melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan data yang dihimpun, pada tahap I tahun 2024 yang dicairkan 19 Januari, anggaran untuk administrasi kegiatan sekolah tercatat sebesar Rp33.599.524 dan pemeliharaan sarana prasarana Rp21.468.000. Selanjutnya pada tahap II tanggal 28 Agustus 2024, dana administrasi sebesar Rp25.605.300, pemeliharaan sarana prasarana Rp18.445.000, serta pengadaan alat multimedia pembelajaran sebesar Rp17.000.000.

Memasuki tahun 2025, pada tahap I yang dicairkan 23 Januari, anggaran dialokasikan untuk pengembangan perpustakaan sebesar Rp10.000.000, administrasi kegiatan sekolah Rp24.959.720, serta pemeliharaan sarana prasarana Rp36.806.104. Sementara pada tahap II tanggal 28 Agustus 2025, anggaran pengembangan perpustakaan meningkat menjadi Rp25.000.000, administrasi kegiatan sekolah Rp51.540.027, dan pemeliharaan sarana prasarana sebesar Rp11.495.000.

Selain dugaan ketidaksesuaian penggunaan anggaran, muncul pula indikasi penggelembungan jumlah siswa pada tahun 2026. Berdasarkan data di lapangan, jumlah siswa tercatat sebanyak 182 orang, dengan rincian kelas VII-1 sebanyak 32 siswa, VII-2 sebanyak 29 siswa, VIII-1 sebanyak 32 siswa, VIII-2 sebanyak 32 siswa, IX-1 sebanyak 28 siswa, dan IX-2 sebanyak 29 siswa.

Namun, pada data yang dilaporkan secara online, jumlah siswa tercatat mencapai 225 orang. Selisih sebanyak 43 siswa ini menimbulkan dugaan adanya manipulasi data yang berpotensi memengaruhi besaran dana BOS yang diterima sekolah.

(Tim)